Perbedaan Kebijakan Fiskal vs Kebijakan Moneter

Berkembang atau majunya suatu negara dapat dilihat dari tingkat ekonominya. Suatu negara yang mampu mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan menjaga stabilitas ekonominya, maka negara tersebut dapat dikategorikan sebagai negara maju. Artinya, negara tersebut telah berada pada titik kemandirian ekonomi. Demikian pula sebaliknya.

Sektor ekonomi tidaklah pasti, karena dipengaruhi oleh beragam faktor baik internal maupun eksternal. Pengaruh dari sisi internal cenderung lebih mudah diantisipasi dan diatasi, namun tidak dengan pengaruh eksternal.

Faktor-faktor eksternal seperti mekanisme pasar, permintaan pasar, dan persaingan akan sulit dikendalikan. Sebab itu, negara memiliki dua perangkat kebijakan yang bisa dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, yaitu kebijakan fiskal dan moneter.

Definisi kebijakan fiskal dan moneter

Kebijakan fiskal merupakan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan perekonomian agar bergerak ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengatur penerimaan di sektor pajak dan pengeluaran pemerintah guna mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian.

Sementara kebijakan moneter dapat dipahami sebagai langkah-langkah yang dilakukan oleh bank sentral untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai mata uang melalui pengendalian jumlah uang beredar dan penetapan suku bunga.

Ada kalanya perekonomian suatu negara mengalami masa redup, di mana tingkat pengangguran tinggi dan daya beli masyarakat rendah. Jika dibiarkan berlangsung terus-menerus, maka perekonomian negara bisa semakin terpuruk sehingga mengalami krisis.

Di saat inilah, kebijakan fiskal mengambil peranan. Dengan menurunkan atau mengurangi pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah, perekonomian bisa berangsur membaik. Logikanya, jika pungutan pajak berkurang, maka pendapatan yang diperoleh masyarakat tidak banyak tersita untuk beban pajak, sehingga daya beli masyarakat bisa terdongkrak naik.

Tak hanya dengan kebijakan fiskal, tingginya tingkat pengangguran yang mengakibatkan daya beli rendah juga dapat diatasi dengan menerapkan kebijakan moneter. Bank sentral yakni Bank Indonesia dapat menurunkan tingkat suku bunga guna menarik minat investor untuk menambah penanaman modal.

Pada prinsipnya, penerapan kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal yang mencakup pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, dan pemerataan pembangunan dengan keseimbangan eksternal yaitu neraca pembayaran internasional.

Perbedaan kebijakan fiskal dan moneter

Baik kebijakan fiskal maupun moneter merupakan kebijakan ekonomi yang tujuannya sama-sama untuk menjaga stabilitas ekonomi negara sehingga tercipta pembangunan yang merata. Namun, kedua jenis kebijakan ekonomi tersebut tidaklah sama, bahkan memiliki perbedaan yang cukup signifikan.

• Pelaku kebijakan

Dilihat dari sisi pelaku kebijakannya, kebijakan fiskal dengan moneter jelas berbeda. Kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral (Bank Indonesia). Meski tak tertutup kemungkinan bahwa pemerintah pun bisa turut andil dalam kebijakan moneter.

Berkenaan dengan turut campurnya pemerintah, kebijakan moneter dalam pelaksanaannya dibedakan menjadi dua, yaitu:

– Kebijakan moneter langsung, di mana pemerintah terlibat dalam masalah peredaran jumlah uang dan kredit perbankan.

– Kebijakan moneter tidak langsung, di mana pemerintah tidak terlibat atau ikut campur yang artinya masalah peredaran uang dan pemberian kredit melalui perbankan hanya dilakukan oleh bank sentral dengan mempengaruhi bank-bank umum.

Lain halnya dengan kebijakan fiskal. Kebijakan tersebut hanya menjadi otoritas dan dilakukan oleh pemerintah saja, tanpa melibatkan bank sentral.

• Langkah kebijakan

Ketidakstabilan kondisi ekonomi membutuhkan solusi atau penanganan yang tepat agar stabilitas ekonomi dapat segera dicapai. Sebab itu dibutuhkan langkah-langkah penerapan kebijakan yang tepat.

Penerapan langkah-langkah kebijakan baik dalam ranah fiskal maupun moneter tentu harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang sedang dihadapi.

Jenis-jenis kebijakan baik pada fiskal maupun moneter dibedakan menjadi dua, yaitu bersifat ekspansif atau ekspansioner dan kontraktif atau kontraksioner. Langkah-langkah kebijakan yang diambil pada kedua jenis kebijakan tersebut dalam ranah fiskal dan moneter berbeda.

Kebijakan ekspansif/ekspansioner

• Dalam ranah fiskal, kebijakan ekspansif dilakukan pada saat kondisi ekonomi sedang lesu dimana laju pertumbuhannya rendah dan tingkat pengangguran tinggi. Langkah yang diterapkan adalah meningkatkan pengeluaran atau belanja pemerintah dan menurunkan tarif pajak.
• Dalam ranah moneter, kebijakan ekspansif diterapkan saat kondisi ekonomi sedang mengalami kelesuan dan angka pengangguran cukup tinggi. Untuk mengatasinya, bank sentral melakukan penambahan jumlah uang beredar di masyarakat.

Kebijakan kontraktif/kontraksioner

• Dalam ranah fiskal, kebijakan kontraktif diambil dan diterapkan untuk mengatasi kondisi inflasi yang sangat tinggi. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menurunkan pengeluaran atau belanja pemerintah dan menaikkan tarif pajak.
• Dalam ranah moneter, kebijakan kontraktif dilakukan saat angka inflasi begitu tinggi. Dengan jumlah uang beredar yang terlalu banyak di masyarakat akan memberikan dampak buruk berupa menurunnya nilai mata uang. Sebab itu, bank sentral menerapkan kebijakan moneter yang sifatnya kontraktif dengan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat.

• Instrumen kebijakan

Perbedaan kebijakan fiskal dengan moneter terletak pada instrumen kebijakannya. Adapun instrumen kebijakan fiskal mencakup:

• Anggaran defisit

Defisit merupakan kondisi di mana pengeluaran atau belanja negara lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara. Meski terkesan kurang baik, namun anggaran defisit ini merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk menerapkan kebijakan fiskal.

Tentu bukan tanpa tujuan, karena instrumen anggaran defisit ini digunakan untuk memberikan stimulus terhadap kondisi ekonomi yang sedang dihadapi. Instrumen ini umumnya cukup efektif apabila diterapkan di saat kondisi ekonomi mengalami resesi. Instrumen anggaran defisit dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu:

• • Defisit konvensional merupakan bagian dari anggaran defisit yang diperoleh dari selisih realisasi total pembelanjaan dengan realisasi total pengeluaran yang juga memperhitungkan dana hibah.
  • Defisit moneter adalah bagian dari anggaran defisit yang diperoleh dari selisih realisasi total belanja negara tanpa memperhitungkan pembayaran pokok atau utang dengan realisasi total pendapatan tanpa memperhitungkan pendapatan dari utang.
  • Defisit operasional mirip dengan defisit moneter, hanya saja nilai yang diukur berbeda, di mana pada defisit moneter menggunakan nilai nominal, sedangkan defisit operasional menggunakan nilai riil.
  • Defisit primer merupakan bagian dari anggaran defisit yang dihasilkan dari selisih antara realisasi total belanja tanpa memperhitungkan pembayaran pokok dan utang dengan total pendapatan.

• Anggaran surplus

Instrumen anggaran surplus kebalikan dari anggaran defisit. Dengan instrumen ini, pemerintah berusaha menciptakan suatu kondisi di mana pendapatan negara yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan pengeluarannya.

Umumnya, instrumen anggaran surplus ini akan efektif apabila diterapkan pada saat kondisi ekonomi mulai memanas sehingga dapat menurunkan tekanan permintaan.

• Anggaran berimbang

Pemerintah menggunakan instrumen anggaran berimbang untuk menyeimbangkan besar pengeluaran dengan pendapatan negara. Tujuannya agar tercapai disiplin dan kepastian anggaran.

Sementara instrumen yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan moneter adalah sebagai berikut.

• Operasi pasar terbuka (open market operation)

Instrumen operasi pasar terbuka dilakukan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat melalui pembelian atau penjualan surat berharga pemerintah, berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).

Jika bank sentral ingin melakukan penambahan jumlah uang beredar, maka langkah yang dilakukan adalah pemerintah membeli surat berharga pemerintah dari masyarakat. Sebaliknya, apabila bank sentral ingin mengendalikan atau mengurangi jumlah uang beredar, maka pemerintah akan menjual surat berharganya kepada masyarakat.

• Fasilitas diskonto (discount rate)

Instrumen fasilitas diskonto digunakan untuk mengatur jumlah uang beredar di masyarakat dengan cara memainkan tingkat suku bunga bank sentral pada bank-bank umum. Untuk menambah jumlah uang beredar, bank sentral akan menurunkan tingkat suku bunga. Demikian pula sebaliknya.

• Rasio cadangan wajib (Reserve requirement ratio)

Instrumen kebijakan moneter lain yang digunakan untuk mengatur jumlah uang beredar adalah rasio cadangan wajib. Pada instrumen ini, bank sentral memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Saat ingin menambah jumlah uang beredar, bank sentral akan menurunkan rasio cadangan wajib. Pun sebaliknya, saat ingin mengurangi jumlah uang beredar, rasio cadangan wajib akan ditingkatkan.

• Kredit selektif

Instrumen kredit selektif digunakan untuk mengurangi jumlah uang beredar dengan memperketat pemberian kredit.

Kebijakan fiskal dan moneter digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Meski demikian, arah atau lingkup kedua kebijakan tersebut berbeda. Kebijakan fiskal menitikberatkan pada pendapatan negara dari sektor pajak dan pengeluaran negara. Sementara kebijakan moneter lebih menitikberatkan pada pengaturan jumlah uang beredar di masyarakat.