Apa itu Ekonomi Dirigisme?

Istilah ekonomi dirigisme mungkin sudah jarang terdengar, bahkan ada golongan-golongan tertentu yang tidak pernah mengetahui tentang sistem ekonomi ini karena sistem ini sudah tidak berlaku di Indonesia. Simak pembahasan berikut tentang ekonomi dirigisme agar lebih paham dan tidak salah paham tentang sistem ini.

Pengertian Ekonomi Dirigisme

Ekonomi dirigisme adalah ekonomi keterpemimpinan atau sistem ekonomi yang dikendalikan oleh pemerintah secara absolut. Dirigisme sama dengan intervensionisme ekonomi, yaitu kebijakan ekonomi yang mendukung campur tangan pemerintah untuk memperbaiki kegagalan pasar dan mengutamakan kesejahteraan rakyat.

Dirigisme ekonomi mempunyai berbagai tujuan politik dan ekonomi. Contohnya, mengedepankan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan standar upah, menciptakan kesetaraan pendapatan.

Hakikat Ekonomi Dirigisme

Sistem ekonomi terpimpin/dirigisme pernah berlaku di Indonesia dan berdampingan dengan sistem demokrasi terpimpin. Dalam persepsi masyarakat, pemimpin ekonomi adalah negara dan pemerintah yang menganut Demokrasi Terpimpin dengan konsep otoritarianisme, bahkan kediktatoran.

Ada unsur kontrol, komando, dan perencanaan terpusat yang tergabung dalam dirigisme. Ekonomi terpimpin (dirigisme) adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi. Ekonomi terpimpin dalam model dirigisme mulai diberlakukan sejak kepemimpinan Bung Karno.

Dengan melihat besarnya peran pihak swasta atau pihak negara dalam sektor ekonomi bisa menjadi tolok ukur dan indikator untuk memahami corak ekonomi suatu negara. Indonesia pernah menganut sistem ekonomi sosialisme dan kapitalisme. Kapitalisme adalah sektor ekonomi yang lebih banyak dikuasai oleh pihak swasta. Sedangkan sosialisme adalah sektor ekonomi yang lebih dikendalikan oleh pihak negara.

Kapitalisme mulai masuk ke Indonesia pada masa pemerintah orde baru tepatnya sejak Maret 1966. Kebijakan Orde Baru lebih berpihak kepada Barat dan menjauhi ideologi komunis, hal ini bertentangan dengan masa Orde Lama. Pada awal tahun 1970, Indonesia dinilai telah mengganti sistem ekonominya dari sosialisme menjadi semikapitalisme.

Kebijakan Pakto 88, Pakdes 88, dan Pakjan 90 dianggap sebagai tonggak kebijakan liberalisme ekonomi di Indonesia. Masa pemerintahan Orba berakhir ditandai dengan krisis moneter yang diikuti hancurnya seluruh sendi perekonomian Indonesia sehingga menjadi krisis multidimensional.

Ekonomi dirigisme menjadi ciri utama pemerintahan Orde Baru karena semua hal terutama kegiatan-kegiatan ekonomi diatur dan diawasi oleh pemerintah. Setiap individu seolah-olah tidak mempunyai hak untuk berkarya dan berusaha untuk menyejahterakan hidupnya. Sektor swasta kurang berkembang karena pengurusan dokumen-dokumen usaha dipersulit dan banyaknya tahapan birokrasi membuat pengurusan semua hal menjadi sulit.

Peran Kelas Menengah dalam Ekonomi Dirigisme

Kelas menengah adalah kelas yang berada di antara kelas pekerja dan pemilik kapital. Berdasarkan kategorisasi Richard Robison (1993), orang-orang kelas menengah terdiri dari kalangan intelektual, teknokrat, manajer profesional, pengacara, aktivis LSM, aktivis partai politik, aktivis mahasiswa, dan para pengusaha menengah ke bawah. Ketika masa Orde Baru (Orba), ekonomi dirigisme begitu terasa.

Kelas menengah berlomba-lomba untuk meraih keuntungan dari sentral kekuasaan berupa irisan kue pembangunan. Pada saat politik cenderung mengarah ke sisi liberalisme, kelas ini menuntut negara untuk melindungi seluruh sumber daya yang masih rentan.

Bagian lain dari kelas menengah menjadi penyedia suara bagi keberlangsungan hidup rezim Orba, tetapi juga mengekalkan kebijakan politik penguasa. Kelas menengah mulai menunjukkan tanda-tanda pembangkangan pada saat penguasa Orba semakin sulit memenuhi semua kepentingannya. Kelas menengah semakin membangkang, ketika puluhan perusahaan bangkrut diterjang oleh gelombang krisis moneter. Kelas menengah bersama dengan gerakan mahasiswa mulai ikut dalam demonstrasi untuk menurunkan sang penguasa Orde Baru.

Keterkaitan Ekonomi Dirigisme dengan Sektor Politik

Dalam sektor politik, profesionalisme birokrasi tidak terlepas dari implikasi governance pada masa Orde Baru. Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjadi hal ini sebagai acuan pembangunan. Istilah ekonomi dirigisme atau state-stewardship muncul sehingga pemerintah memiliki kendali penuh dalam proses ekonomi.

Kekuatan-kekuatan lain di luar pemerintah Orde Baru bisa diisolasi sehingga sosok dan profesionalisme birokrasi harus mampu menopang dirigiste. Birokrasi dapat melaksanakan fungsinya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi jika birokrasi memiliki struktur komando hirarkis yang tersosialisasi di bawah pemerintahan Orde Baru.

Hal yang diutamakan adalah loyalitas sehingga birokrasi tidak dituntut untuk sensitif terhadap aspirasi rakyat. Kemampuan untuk melaksanakan perintah atasan menjadi hal yang lumrah. Dampak positif dari hal ini adalah implementasi program pembangunan dan pertumbuhan ekonomi cukup efektif.

Namun, budaya patrimonialisme dan patron client menjalar dalam hubungan-hubungan para birokrat sehingga muncul bad governance. Dengan demikian, pengembangan sumber daya birokrasi menjadi tantangan tersendiri.

Sistem ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada saat ini adalah sistem ekonomi Pancasila karena tidak adanya liberal kapitalistik, juga bukan sistem yang etastik sehingga sistem ini sesuai dengan karakteristik perekonomian Indonesia.

Sistem dirigisme diharapkan tidak akan berlaku kembali di Indonesia karena sistem ini merugikan masyarakat. Reformasi yang telah terjadi pada masa kini telah memengaruhi sistem ekonomi juga sehingga masyarakat bebas untuk berkreasi dan berkarya sehingga pendapatannya semakin bertambah. Seiring berjalannya waktu, kesejahteraan rakyat semakin meningkat.

Itulah sistem ekonomi dirigisme yang pernah berlaku di Indonesia cukup lama. Sebuah negara memang perlu dipimpin, tetapi tidak semua hal harus benar-benar diatur oleh pemerintah. Setiap individu memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sehingga kualitas hidupnya bisa bertambah.

Tidak ada orang yang ingin hidup terkekang sehingga pemerintah sebaiknya hanya berperan sebagai pengawas, bukan pengatur yang sempurna. Undang-undang yang telah disusun dan menjadi dasar negara harus digunakan dengan benar sehingga tidak ada warga negara yang merasa dirugikan.

Artikel Terkait

• Apa Itu Sistem Ekonomi Komando?
• Apa itu On Demand Economy?
• Apa itu Gig Economy?
• Apa itu Sistem Ekonomi Feodalisme?

Demikianlah artikel tentang apa itu ekonomi dirigisme, semoga bermanfaat bagi Anda semua.